BRI Research Institute -  Jakarta, CNBC Indonesia – Staf Ahli Bidang Industri Kementrian BUMN Rabin Hattari menuturkan bahwa pihaknya terus mendorong penerapan Good Corporate Governance (GCG) di setian perusahaan BUMN. Penuturan itu disampaikan Rabin dalam BRI Microfinance Outlook 2023, Kamis (26/1/2023).

"Kami saat ini sedang memastikan adanya rekam jejak dan blacklist direksi. Kriteria yang ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, bersalah karena keuangan negara, kedua memiliki track record dalam mengelola keuangan, pemulihan hanya bisa dilakukan oleh presiden," jelasnya.

Ia menyebut, pihak kementerian BUMN sendiri sangat menjunjung tinggi kesetaraan gender. Hal tersebut dibuktikan dengan target tinggi yang telah ditetapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir, yakni 25% board of director (BOD) di perusahaan BUMN diisi oleh perempuan dan 10% oleh milenial.

Hal tersebut sangat dibutuhkan agar perusahaan BUMN ke depan bisa lebih dinamis dan mendorong KPI lebih baik lagi di masa akan datang.
Selain itu, pihaknya juga telah menerbitkan peraturan menteri soal manajemen risiko dan pengendalian internal, dalam mendorong tata kelola BUMN yang lebih baik ke depan. Hal ini dilakukan agar peran komite di bawah board of commisioner (BOC) semakin jelas, internal audit dan BOD juga jelas.

"Kami di BUMN meminta semua jajaran punya chief officer, agar kita lihat semua risiko-risiko, sebagai antisipasi bagaimana BUMN memitigasi risiko yang ada ke depan," jelasnya.

source : https://www.cnbcindonesia.com/market/20230126113005-17-408412/anak-buah-erick-buka-bukaan-blacklist-direksi-komisaris-bumn